Permen atr 18 tahun 2021 hukumonline. Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (5), Pasal 52, Pasal 116, dan Pasal 139 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan. Permen atr 18 tahun 2021 hukumonline

 
Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (5), Pasal 52, Pasal 116, dan Pasal 139 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan PertanahanPermen atr 18 tahun 2021 hukumonline  Berlangganan Pro

Login. 500. University Solutions *Syarat dan ketentuan berlaku. Indonesia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. 13 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang. Tempat Penetapan. 11/M-DAG/PER/3/2006 Tahun 2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Baran dan/atau Jasa. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak. Kebijakan Dan Pengaturan Ekspor - Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021. pdf Unduh Dokumen Permen ATR/KBPN. Pada 2 Februari 2021, pemerintah telah menerbitkan 49 peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang terdiri dari 45 Peraturan Pemerintah dan 4 Peraturan Presiden. Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah (“Permen ATR/BPN 18/2021”), batasan luas tanah untuk rumah tempat tinggal tersebut adalah 1 bidang tanah per orang/keluarga dan tanahnya paling luas 2. Dalam sambutannya Ketua STPN menyampaikan bahwa ada pengaturan yang sangat penting dalam Permen ATR/Ka. REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa . Pada Juni lalu, Peraturan Menteri (Permen) ATR/Kepala BPN Nomor 19 Tahun 2021 (Permen ATR/BPN 19/2021) tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum resmi terbit. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan. Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021. Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Perubahan Ketiga atas. 0 penilaian 0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara) 8 tayangan 142 halaman. Berlaku: 01 Februari 2021. Instansi : Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif NO. PASAL 149-153 PERMEN ATR/KBPN Nomor 18 Tahun 2021. Peraturan. Sepanjang penelusuran kami, belum ada aturan yang secara eksplisit mengatur bahwa HGU dapat diperpanjang lagi setelah habis jangka waktu pembaruannya. pdf. Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan, Peninjauan Kembali, dan Revisi Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional, dan Rencana Detail Tata Ruang. kembali ke deksripsi regulasiPeraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021. 16 Mei 2019. 6. Indonesia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. per bulan. Permen LHK No. 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. CATATAN: Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2021. Berlangganan Pro. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Peraturan No. Jul 30, 2021 Dalam Permen ATR/BPN 19/2021 disebutkan terdapat empat tahap pengadaan tanah untuk kepentingan umum. 10/Ka/1963 tentang Penegasan Berlakunya Pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 bagi Gadai Tanaman Keras. Permendag Nomor 24 Tahun 2021. Peraturan Menteri Pertanian Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, Serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit Download Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Fasilitasi. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. Mencabut Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2015 tentang Ruang Bebas dan Jarak Bebas Minimum Pada Saluran Udara Tegangan. WebApakah Anda ingin mengetahui lebih lanjut tentang Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 yang mengatur tentang hak pengelolaan, hak atas tanah, satuan rumah susun, dan pendaftaran tanah? Unduh file pdf yang berisi seluruh isi PP tersebut di sini. Katalog Produk. 9. 41 Tahun 2009, Kepmen ATR/Ka. Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. Ditetapkan 5 November 2017 • Berlaku 5 November 2017. We would like to show you a description here but the site won’t allow us. Berlangganan sekarang untuk akses tak terbatas ke berbagai Analisis Hukum!Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2019 IZIN LOKASI Ditetapkan 6 Agustus 2019 Ditetapkan 6 Agt 2019 • Berlaku 20 September 2019 • Berlaku 20 Sep 2019Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah - Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban dan Pendayagunaan Kawasan dan Tanah Telantar. 3. KEMENTERIAN KESEHATAN - Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021. Tempat Penetapan. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 19 Tahun 2021. Sembunyikan. STATUS PERATURAN. Katalog Produk. Katalog Produk. 2021. 02/IX/2022 Tahun 2022 tentang Perolehan dan Harga Rumah Tempat Tinggal/Hunian Untuk Orang Asing (“Kepmen ATR/BPN 1241/2022”)Biaya pengukuran tersebut juga dibebankan kepada pemenang perkara. Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara - Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021. Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. Solusi. 8. Salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah. Sertipikat Elektronik - Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021. Pedoman Operasional Tertib Penyelenggaraan Persiapan Pemilihan Untuk Pengadaan Jasa Konstruksi Di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat - Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat. Eksistensi Hak Ulayat Pasca Berlakunya Peraturan Menteri Agraria Nomor. Peraturan Perundang-undangan. We would like to show you a description here but the site won’t allow us. Semua. WebBarang Dilarang Ekspor Dan Barang Dilarang Impor - Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18, Pasal 19, Pasal 27, Pasal 115, dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012. Berita Negara : TAHUN. Akhirnya Pemerintah Tunda Pemberlakuan Sertipikat Tanah Elektronik. 12 Tahun 2021 Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam. Tahun. Perikatan Untuk Pendistribusian Barang Oleh Distributor Atau Agen - Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2021. Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan Dan Hak Atas Tanah - Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. Dicabut dengan :. Belum Tersedia. 59 Tahun 2019, Permen ATR/BPN No. 10/2023. PERATURANPEDIA. Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah - Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630); 4. Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian - Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2016 Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. id : 21 hlm. Pengelolaan Sampah - Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. 197, jdih. Pro. status Hanya untuk Pelanggan. Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021. Tata Cara Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha, Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi, Dan Pemberlakuan Sertifikat Badan Usaha Serta Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi - Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 21/SE/M/2021 Tahun 2021Hak Menguasai dari Negara. Permen ATR/Kepala BPN. Kepemilikan hak-hak ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960. 2021. Pemohon adalah pihak yang mengajukan permohonan Hak Pengelolaan atau Hak Atas Tanah dan bertindak selaku. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran NegaraWe would like to show you a description here but the site won’t allow us. Katalog Produk. 19. 25 Oktober 2022 Tanggal Pengundangan. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata T. Dokumen Peraturan : Permen ATRBPN No. Permen ATR/Kepala BPN. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2014 tentang Rumpon (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 880); b. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap yang Terhubung pada Jaringan Tenaga Listrik Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum. 813, 59 hlm. Lampiran Peraturan : PP Nomor 19 Tahun 2021. Jun 12, 2020 · Pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (“Permen ATR/BPN 18/2019”), diuraikan lebih lanjut mengenai ‘hak ulayat kesatuan masyarakat hukum adat atau yang serupa itu’. Katalog Produk. WebBerlaku: 27 April 2021. Selain itu, UUHT juga menyatakan bahwa hak pakai tersebut dapat dibebankan hak tanggungan, sehingga dapat menjadi jaminan dalam suatu perjanjian utang piutang. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah - Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997. 2 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Wajib Standar Nasional Indonesia Di Bidang Ketenagalistrikan Permen ESDM No. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota. Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633); 6. Dalam upaya menerapkan sejumlah ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 18/2021”). Indonesia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Hapusnya Hak Atas Tanah Akibat Penitipan Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. Kerja Sama Antara Pemerintah Pusat Dengan Badan Usaha Milik Negara Dalam Penyelenggaraan Informasi Geospasial Dasar - Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2021 Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan. H. PP ini mencabut PP Nomor 40 Tahun 1996 dan PP Nomor 103 tahun 2005 serta ketentuan mengenai jangka waktu pengumuman Pendaftaran Tanah secara sistematik dan jangka waktu pengumuman Pendaftaran Tanah secara sporadik dalam Pasal 26 ayat (1) dan ketentuan Pasal 45. Permen Agraria/Kepala BPN No. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran. WebMencabut PMDN No. Barang Dilarang Ekspor Dan Barang Dilarang Impor - Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021. Hal ini ia paparkan dalam Webinar ”Quo Vadis Pengelolaan Pertanahan Pasca UU No. 41 Tahun 2009, Kepmen ATR/Ka. Nurhasan Ismail, menyebutkan sejumlah inkonsistensi dalam PP No. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. AD Premier 9th floor, Jl. 59 Tahun 2019, Permen ATR/BPN No. Tempat Penetapan. Pemangku Kepentingan adalah orang atau pihak yang memiliki kepentingan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang yang meliputi Pemerintah Pusat,. Professional Solutions. 187Peraturan; Peraturan Badan/Lembaga. PRO PLUS. 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan. Salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan. Platform belajar hukum tanpa. Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2021. Apr 28, 2021 · Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum - Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah Apr 13, 2020 · Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam Dan Batubara - Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2020 Jul 9, 2019 · Uraian Tugas Jabatan Struktural Di Lingkungan Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/badan Pertanahan Nasional - Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2019 Mar 14, 2017 · Standar Pelayanan Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/badan Pertanahan Nasional - Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2017 Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah. pdf. STATUS PERATURAN. Instansi : Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional. 1 Tahun 2017 tentang Operasi Paralel Pembangkit Tenaga Listrik Dengan Jaringan. JAKARTA, KOMPAS. T. U. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan. Hukumonline Pro. Tempat Penetapan Jakarta. Pendidikan Khusus Profesi Advokat Hukumonline, diselenggarakan bersama PERADI dan Universitas Yarsi. Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi Yang Ditetapkan Secara Nasional Dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional. Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum memiliki turunan peraturan pelaksanaan tingkat kementerian yaitu Permen ATRKBPN Nomor 19 tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanan PP 19 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Penyelenggaraan Rumah Susun - Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021. Download. Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2010 Tentang Penghasilan, Uang Kehormatan, Dan Hak-hak Lain Ketua, Wakil Ketua, Dan Anggota Ombudsman Republik Indonesia. Pertimbangan Teknis Pertanahan adalah pertimbangan yang memuat hasil analisis teknis. Hukumonline Pro. "Melalui Hak Pengelolaan, Pemerintah dapat mengontrol dan mengendalikan fungsi pemanfaatan tanah sehingga dapat. E. Ditetapkan Tanggal. pdf. Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. Pro. Solusi. WebTata Cara Penetapan Hak Pengelolaan Dan Hak Atas Tanah - Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);. Peraturan Perundang-undangan. Pemantauan dan evaluasi. 21 Maret 2016 Tanggal Pengundangan. 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya. ID: 44 HLM Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja AsingPERMEN ATR/BPN NO 18 TAHUN 2021 • Pasal 193.